BEM SI Tolak Temui Jokowi, Mahasiswa Unair Kecewa

Niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dan berdialog dengan mahasiswa bertepuk sebelah tangan. Sebabnya, undangan pertemuan dari Jokowi ditolak mentah-mentah oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Menanggapi penolakan itu, BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyesalkan sikap BEM SI. Karena undangan dialog tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan dinilai dapat mempercepat tuntutan mahasiswa.

“Kami menyesalkan sikap kawan-kawan BEM SI tersebut. Karena semestinya bertemu dengan Presiden Jokowi bisa membuat kawan-kawan mahasiswa langsung menyampaikan aspirasi secara terperinci, tanpa sekat dan tanpa pihak perantara,” kata Ketua BEM Unair Agung Tri Putra saat dihubungi detikcom, Jumat (27/9/2019).

Menurut Agung, selain menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), pada dasarnya tuntutan seluruh mahasiswa yang telah turun ke jalan hampir sama semua, yakni menuntut pembatalan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai penuh dengan poin-poin kontroversial. Untuk itu, ia merasa heran dengan penolakan itu.

“Gol kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia ini sebenarnya kan sudah jelas, mulai soal pembatalah RKUHP, pengesahan RUU PKS, tuntutan dikeluarkannya Perppu KPK, penanganan kebakaran hutan, penyelesaian permasalahan di Papua, dan beberapa hal lainnya yang sudah kita suarakan bersama. Terus kalau tidak mau bertemu Jokowi, bagaimana maksudnya? Baru setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, kita turun lagi dan rapatkan barisan,” terang Agung.

“Kasihan kami di daerah, kawan-kawan di daerah yang sudah berjuang, eh kawan-kawan BEM SI malah bermanuver tidak mau menyampaikan tuntutan langsung ke Jokowi,” tambah Agung.

Dikatakan Agung, jika memang BEM SI bersikap menolak pertemuan dialog dengan Jokowi, maka sebaliknya, pihaknya mengaku siap berdialog dengan siapa saja, tak terkecuali dengan presiden. Tawaran itu disampaikan, sebab, selain menyampaikan aspirasi di jalanan, dialog juga merupakan tradisi intelektual yang melekat pada mahasiswa.

“BEM Unair siap berdialog dengan siapapun termasuk presiden, karena dialog adalah ciri insan kampus untuk instrumen kita berdialektika dengan segera mengutarakan tuntutan,” tutur mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fisip Unair itu.

Meski siap berdialog dengan presiden, lanjut Agung, pihaknya juga akan mengajukan dua syarat. Pertama yakni presiden mau terbuka mendengarkan agenda aksi yang telah diperjuangkan mahasiswa selama ini dan kedua, menjamin ada solusi dari tuntutan para mahasiswa.

“Syarat dialog cuma dua, yaitu BEM Unair minta presiden terbuka mendengarkan masukan agenda aksi mahasiswa dan bisa segera ditemukan jalan keluar,” lanjut Agung.

Agung mengimbau kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia agar tetap fokus pada tuntutan utama yakni penerbitan Perppu untuk menyelamatkan KPK dari pelemahan. Ia juga berharap momen aksi #SurabayaMenggugat yang diikuti puluhan ribu mahasiswa pada Kamis (26/9) kemarin mampu dijadikan contoh bagi aksi-aksi di berbagai daerah yang tetap mengedepankan kepentingan publik tanpa anarki.

“Kawan-kawan saya harap tetap fokus, dengan tuntutan wujudkan perppu untuk menganulir UU KPK, RKUHP, segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penuntasan masalah Papua dan sebagainya,” imbaunya.

“Di Surabaya ada lebih dari 20.000 massa, tapi tak satu pun taman yang rusak, tak ada bakar-bakar, kebersihan terjaga. Maka kawan-kawan mahasiswa harus merapatkan barisan. Jangan sampai ada kekerasan dan penyusup, karena itu justru akan melemahkan fokus kita memperjuangkan tuntutan,” tutup Agung.

Seperti diberitakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah merespons niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para mahasiswa. BEM SI menolak bertemu dengan Jokowi kecuali syarat-syarat pertemuan yang mereka tuntut dipenuhi Jokowi.

“Untuk hari ini, tentu kita dengan tegas menolak,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah, kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

Adapun prasyarat-prasyarat yang BEM SI terbitkan pada Jumat (26/9) tadi malam, yakni pertama, dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Kedua, Jokowi menyikapi tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi’ secara tegas dan tuntas.

[detik|melekpolitik]

Sumber : http://www.melekpolitik.com/2019/09/28/bem-si-tolak-temui-jokowi-mahasiswa-unair-kecewa/

Industri Menjerit Minta Pemerintah Kembali Impor Garam

ILUSTRASI. Industri meminta pemerintah segera merealisasikan sisa kuota impor garam 2019. Banyak karyawan terkena PHK lantaran bahan baku industri tersebut kosong. (Radar Madura/Jawa Pos Group)

JawaPos.com – Hingga semester-I 2019, realisasi impor garam mencapai 1,543 juta ton. Angka ini sudah melampaui 50 persen dari kuota impor yang sebesar 2,7 juta ton.

Meski sudah banyak yang direalisasikan, pelaku industri masih ‘merengek’ agar pemerintah kembali mengimpor garam. Sekretaris Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Cucu Sutara mendesak pemerintah segera menggunakan sisa kuota impor tersebut.

Pasalnya, saat ini industri tengah melesu seiring dengan kurangnya pasokan garam. Khususnya, industri yang bergerak di sektor aneka pangan, industri kertas, industri kimia dan industri Chlor Alkali Plant (CAP).

“Kami ingin yang 2,7 juta ton direalisasikan seluruhnya. Karena ini kebutuhan sangat mendesak,” kata Cucu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/8).

Cucu mencatatkan, realisasi garam impor sebesar 1,543 juta ton kini hanya tinggal tersisa 77 ribu ton saja untuk garam industri. Dengan angka itu, pihaknya memprediksi stok tersebut hanya bisa bertahan sampai September 2019.

Bahkan dari informasinya, beberapa industri telah habis stok garam sejak lama. Alhasil banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya.

Cucu bilang, PT Cheetam tercatat telah merumahkan 180 orang karyawannya lantaran bahan baku telah habis. Padahal perusahaan tersebut ialah supplier aneka pangan kepada perusahaan-perusahaan besar, misalnya saja PT Indofood, Wingsfood dan Unilever.

“Jadi, perusahaan penyuplai sekarang sudah merumahkan karyawannya, stop produksi, karena sudah habis bahan baku,” bebernya.

Hal itu dikarenakan kebutuhan industri akan impor garam masih besar. Dari catatannya, industri membutuhkan garam impor lebih dari 2 juta ton setiap tahunnya untuk dapat melakukan kegiatan produksi. Dari jumlah tersebut, industri makanan paling banyak menghabiskan kuota dengan menyerap 567 ribu ton per tahun.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan, pemerintah belum memutuskan apakah akan kembali mengimpor garam atau tidak untuk memenuhi kebutuhan industri. Sampai saat ini, pemerintah masih menerima dan mengidentifikasi aspirasi dari pelaku industri.

“Pak Menko (perekonomian), nggak ada keputusan nambah dulu, masih mendengarkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, aturan kuota impor garam sebesar 2,7 juta ton diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Mengacu aturan tersebut, maka jatah impor garam yang masih tersisa sekitar 1,1 juta ton.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Igman Ibrahim

Sumber

Upacara di Cepokomulyo

Dengan penuh khidmat, ratusan warga Jalan Semboja, Kelurahan Cepokomulyo, Kepanjen yang menjadi peserta upacara, memberikan penghormatan pada sang saka Merah Putih yang berkibar, Sabtu (17/8/2019) pagi.

Malang (beritajatim.com) – Detik detik Upacara Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-74 diperingati secara khidmat seluruh warga RT 23/RW 03 Jalan Semboja, Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (17/8/2019) pagi.

Dengan penuh khidmat, ratusan warga yang menjadi peserta upacara, memberikan penghormatan pada sang saka Merah Putih yang berkibar. Tak mau kalah dengan upacara resmi kenegaraan, langkah tegap pengibar bendera dan pembacaan teks Proklamasi pun berjalan sempurna.

Yang unik, seluruh peserta, petugas dan inspektur upacara, bebas menggunakan pakaian adat yang mencerminkan Kebhinekaan Tunggal Eka.

“Kami ingin menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi pada seluruh masyarakat. Khususnya, generasi muda bangsa Indonesia. Karena dengan kecanggihan teknologi saat ini, generasi milenial mulai mengalami degradasi terhadap persatuan dan kesatuan bangsanya. Jangan sampai rasa nasionalisme di jiwa tergerus,” ungkap Dadang Solikin, warga Jalan Semboja, Kelurahan Cepokomulyo sekaligus Ketua Panitia, Sabtu (17/8/2019).

Menurut Dadang yang juga Guru sekolah ini, rasa nasionalisme wajib dimiliki seluruh generasi muda. Dengan menggelar upacara bendera hari ini, pihaknya berharap masyarakat di kampung Sembojan dan Cepokomulyo pada umumnya, tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

“Peran generasi muda yang unggul, sangat dibutuhkan bangsa Indonesia di masa mendatang. NKRI harus kita jaga bersama sampai kapan pun,” tuturnya.

Sejumlah busana adat pun dikenakan para peserta upacara. Warga bahkan rela mengeluarkan uang pribadi untuk mengenakan busana sewaan. Mulai daril topi polka khas negeri Belanda, pakaian wayang Gatot Kaca, suku Dayak, Jawa, Papua hingga pakaian ala pejuang kemerdekaan tempo dulu.

“Melalui busana adat daerah yang kita kenakan ini, kami ingin masyarakat mempunyai rasa kebanggaan yang tinggi akan adat istiadat dan budaya dari seluruh pelosok nusantara. Dirgahayu Indonesia ke 74, Merdeka,” Dadang mengakhiri. [yog/suf]

Sumberberita

Unjuk Rasa Papua Merdeka

Berikut suasana unjuk rasa

Upaya polisi menjaga ketertiban

 Kembali 1  2

Unjuk Rasa Mahasiswa Papua

Unjuk rasa Mahasiswa Papua Merdeka di perempatan Jl.Basuki Rahmat Malang.

Jam 09.00 Sekitar 100 Mahasiswa Papua di malang melakukan unjuk rasa tanpa ijin dan berusaha menutup jalan utama Basuki Rahmat Malang,sempat terjadi bentrokan dengan pihak aparat kepolisian dan TNI.
Massa berhasil digeser ke pinggir perempatan jalan.
Saat ini situasi masih tegang antara aparat dan pihak unjukrasa.

Tuntutan pembebasan mahasiswa papua yg ditahan di Polda papua dan Papua Merdeka.

Menuju 1. 3